Gaji PNS naik jika rancana peraturan pemerintah (pp) ihwal sistem honor dan tunjangan PNS disetujui Presiden. Berikut ini Rancana peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem honor dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil (PNS),
Sebagaimana diketahui Peraturan Pemerintah atau PP ihwal Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu PP yang ditunggu oleh PNS/ASN. Daripada bapak/Ibu membaca isu bagian-bagian RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil yang adakala informasinya kurang lengkap, berikut ini saya sharrekan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) lengkap ihwal Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil (Bagi yang akan mendownload silahkan lihat link download yang berada di tamat goresan pena ini)
RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | : | bahwa dalam rangka melakukan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara perlu memutuskan Peraturan Pemerintah ihwal Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil; |
Mengingat | : | 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. |
MEMUTUSKAN:
Menetapkan | : | PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yakni warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan yakni kedudukan yang mengatakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi. à merefer dari RPP ihwal Manajemen PNS
Jabatan yakni kedudukan yang mengatakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yakni sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan kiprah berkaitan dengan pelayanan publik serta manajemen pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional yakni sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan kiprah berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pangkat yakni kedudukan yang pertanda tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang dipakai sebagai dasar penggajian;
9. Gaji yakni kompensasi yang dibayarkan kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan;
Gaji yakni hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda dalam bentuk uang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan;
10. Tunjangan Kinerja yakni kompensasi yang dibayarkan kepada PNS sesuai dengan capaian kinerja;
Tunjangan Kinerja yakni hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda dalam bentuk uang sesuai dengan capaian kinerja;
11. Tunjangan Kemahalan yakni kompensasi yang dibayarkan sesuai dengan indeks harga yang berlaku di kawasan penugasan masing-masing PNS untuk menjaga pembayaran honor dan tunjangan yang berkeadilan antar PNS yang bekerja pada kawasan yang berbeda;
Tunjangan Kemahalan yakni hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda dalam bentuk uang sesuai dengan indeks harga yang berlaku di daerah atau wilayah penugasan masing-masing PNS;
12. Penghasilan yakni jumlah dari gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan; à dipindah ke Pasal 15A
13. Fasilitas yakni sarana dan/atau prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kiprah dan fungsi jabatan PNS.
14. Menteri yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 2
Catatan: dipindah sesudah Pasal 11.
Pasal 2A
Penghasilan PNS terdiri atas:
a. Gaji;
b. Tunjangan kinerja; dan
c. Tunjangan kemahalan.
Pasal 2 3
a. Penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang secara substansial sama sesuai dengan pangkat yang sama;
beban kerja;
(1) Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada prinsip gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan yang sama untuk:
a. beban kerja;
b. tanggung jawab;
c. risiko pekerjaan;
d. capaian kinerja; dan
e. daerah penugasan,
yang sama.
Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan dengan memperhatikan:
a. beban kerja;
b. tanggung jawab;
c. risiko pekerjaan;
d. capaian kinerja; dan
e. daerah penugasan.
Penjelasan Pasal 3 ayat (1):
cat: redaksional diperbaiki
Gaji pada pangkat yang sama merupakan harga jabatan.
Tunjangan Kinerja pada pangkat yang sama merupakan harga kinerja.
Tunjangan Kemahalan pada pangkat yang sama merupakan harga kemahalan kawasan masing-masing.
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
GAJI
Pasal 5
Pemerintah wajib membayar honor yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
Pasal 6
Gaji yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 7
Gaji yang layak dan menjamin kesejahteraan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup PNS.
Pasal 7A
(1) Gaji yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sesuai dengan susunan jabatan dan pangkat PNS dari yang terendah hingga dengan tertinggi yakni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 1.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memakai Tabel Indeks Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 2 yang merupakan kepingan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) Perbandingan indeks Penghasilan Gaji terendah dengan Penghasilan indeks Gaji tertinggi pada Lampiran Kolom 2 Indeks Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1:11,889.
Catatan:
perlu disepakati skala gaji.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honor sesuai Indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Pasal …
PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi diberikan honor gres berdasarkan pangkat dan jabatan yang baru
Catatan: Apakah honor saja atau adonan honor dan tunjangan?
Pasal 7B pindah ke Pasal 18 aksara b
Pasal 8
Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dibayarkan setiap bulan.
Pasal 9
(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS yang bekerja pada pemerintah sentra dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS yang bekerja pada pemerintahan kawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 8 sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (3)
Pasal 9 akan digabung dengan Pasal 13 dan pendanaan untuk tunjangan kemahalan.
Pasal ini dihapus lantaran bisa menjadikan ketidakpastian.
Selain itu secara sedikit demi sedikit sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (2) UU ASN yakni terkait dengan waktu penerapan sistem honor gres yang direncanakan diberlakukan 1 Januari 2018
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian penetapan pangkat dan jabatan oleh Menteri PAN dan RB sesuai dengan PP Manajemen PNS paling usang Juli 2017
batas waktunya diatur di RPP Manajemen PNS
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian realokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan paling usang Desember 2017
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian indeks kemahalan pada masing-masing kawasan oleh BPS paling usang Juni 2017
Perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian indeks kemahalan luar negeri oleh Kemenlu paling usang Juni 2017
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
BAB III
TUNJANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12
(1) Selain honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS juga mendapatkan tunjangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tunjangan kinerja; dan
b. tunjangan kemahalan.
Pasal 13
(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi PNS yang bekerja pada pemerintah sentra dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi PNS yang bekerja pada pemerintahan kawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Catatan:
digabung dengan Pasal 9
Bagian Kedua
Tunjangan Kinerja
Pasal 14
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bagi PNS yang menduduki JPT diberikan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 3.
(2) Dalam hal PNS yang menduduki JPT yang capaian kinerjanya bernilai amat baik diberikan tunjangan kinerja sebesar 125% dari Lampiran Kolom 3.
(3) Dalam hal PNS yang menduduki JPT yang capaian kinerjanya bernilai baik diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% dari Lampiran Kolom 3.
(4) Dalam hal PNS yang menduduki JPT yang capaian kinerjanya bernilai cukup diberikan tunjangan kinerja sebesar 75% dari Lampiran Kolom 3.
(5) Dalam hal PNS yang menduduki JPT yang capaian kinerjanya bernilai kurang diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% dari Lampiran Kolom 3.
(6) Dalam hal PNS yang menduduki JPT yang capaian kinerjanya bernilai jelek diberikan tunjangan kinerja sebesar 0% dari Lampiran Kolom 3.
Pasal 14
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bagi PNS yang menduduki JA dan JF diberikan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kolom 3.
(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat dalam kolom TK pada Tabel Indeks Penghasilan.
(3) Kenaikan Penghasilan dari Penghasilan-1 ke Penghasilan-2 hingga dengan Penghasilan-10 diakibatkan oleh tunjangan kinerja.
(4) Kenaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 1 (satu) tahun untuk kenaikan dari Penghasilan-1 ke Penghasilan-2, Penghasilan-2 ke Penghasilan-3, dan Penghasilan-3 ke Penghasilan-4;
b. 2 (dua) tahun untuk kenaikan dari Penghasilan-4 ke Penghasilan-5, Penghasilan-5 ke Penghasilan-6, dan Penghasilan-6 ke Penghasilan-7; dan
c. 3 (tiga) tahun untuk kenaikan dari Penghasilan-7 ke Penghasilan-8, Penghasilan-8 ke Penghasilan-9, dan Penghasilan-9 ke Penghasilan-10.
(5)
Catatan: perhitungan untuk JA dan JF yang berkinerja tidak baik
==============================================================
Bagian Ketiga
Tunjangan Kemahalan
Pasal 15
(1) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kolom Gaji dan Tunjangan Kinerja pada Tabel Indeks Penghasilan yang dikalikan dengan persentase tingkat kemahalan daerah.
(2) Persentase tingkat kemahalan kawasan dibentuk berdasarkan wilayah kemahalan daerah.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “wilayah kemahalan daerah” yakni daerah per provinsi dan kabupaten/kota
Cat:perlu dikaji imbas fiskal dan pelaksanaan survey oleh BPS indeks kemahalan kawasan
(3) Tunjangan kemahalan untuk wilayah dalam negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sesudah menerima persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4) Tunjangan kemahalan untuk wilayah luar negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri sesudah berkoordinasi dengan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan sesudah menerima persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Tunjangan kemahalan untuk wilayah luar negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri berdasarkan proposal menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan sesudah menerima persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dievaluasi paling singkat setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dievaluasi paling usang setiap 3 (tiga) tahun.
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
BAB IV
PENETAPAN PENGHASILAN PNS
Pasal 16
(1) Besaran penghasilan PNS ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indeks penghasilan PNS dan kebutuhan hidup layak PNS
(4) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan.
Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diubahsuaikan dengan nilai inflasi, perubahan persentase tingkat kemahalan kawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5), dan/atau kemampuan keuangan negara.
Pasal 17
Rencana penghasilan PNS atau planning penyesuaiannya diusulkan oleh Menteri kepada Presiden sesudah menerima persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
BAB V
PENGHASILAN PNS DENGAN KONDISI KHUSUS
Pasal 18
PNS dengan kondisi khusus terdiri dari:
a. calon PNS;
b. PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat;
c. PNS yang mendapatkan demosi;
d. PNS yang menjalani kiprah belajar;
e. PNS yang menjadi pelaksana tugas;
f. PNS yang diberhentikan sementara;
g. PNS yang ditugaskan pada forum internasional;
i. PNS yang dinyatakan hilang;
j. PNS yang cuti diluar tanggungan negara;
k. PNS yang merangkap jabatan; dan
l. PNS yang ditugaskan dalam kawasan atau wilayah rawan dan/atau berbahaya.
PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi diberikan honor gres berdasarkan pangkat dan jabatan yang baru
Pasal 19
(1) Calon PNS yang menjalani masa percobaan diberikan Penghasilan bulanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan PNS pada pangkat yang akan didudukinya.
(2) Calon PNS yang telah menuntaskan masa percobaan dan telah diangkat menjadi PNS diberikan Penghasilan bulanan sebesar 100% (seratus persen) Penghasilan PNS pada pangkat yang didudukinya.
Pasal 20
(1) PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat diberikan Penghasilan bulanan pada pangkat yang baru berdasarkan Indeks Penghasilan Bulanan.
(2) Penghasilan bulanan pada pangkat yang gres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Penghasilan bulanan pada pangkat yang usang dan kenaikannya tidak boleh melebihi 1 (satu) kolom Penghasilan lebih tinggi.
Pasal 21
(1) PNS yang mendapatkan demosi diturunkan penghasilannya. diturunkan pangkatnya.
(2) Penurunan penghasilan bulanan pada pangkat yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih kecil dari Penghasilan bulanan pada pangkat sebelumnya dan tidak boleh melebihi 1 (satu) kolom penghasilan.
Pasal 22
(1) PNS yang menjalani kiprah mencar ilmu diberikan Penghasilan bulanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan bulanan pada pangkat yang didudukinya.
(2) PNS yang telah menuntaskan kiprah mencar ilmu diberikan Penghasilan bulanan sebesar 100% (seratus persen) dari Penghasilan bulanan pada pangkat yang didudukinya.
Pasal 23
PNS yang melakukan kiprah sebagai pelaksana kiprah JPT atau JA diberikan Penghasilan bulanan pada pangkat jabatan yang didudukinya secara definitif.
Pasal 24
(1) Pemberhentian sementara PNS karena:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota forum nonstruktural;
c. ditahan sebagai tersangka tindak pidana.
(2) PNS yang diangkat menjadi pejabat negara pimpinan atau anggota forum nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara a tidak diberikan Penghasilan bulanan sebagai PNS.
penjelasan ayat (2):
PNS yang diangkat menjadi pejabat negara pimpinan atau anggota forum nonstruktural mendapat Penghasilan bulanan pejabat negara maupun Penghasilan bulanan anggota forum nonstruktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PNS yang diberhentikan sementara lantaran ditahan sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara c diberikan uang pemberhentian sementara penghasilan bulanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bulanan pada pangkat yang didudukinya.
(5) PNS yang telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diangkat kembali dalam jabatan ASN diberikan Penghasilan bulanan pada pangkat yang didudukinya.
Pasal 24A
PNS yang ditugaskan pada forum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara b diberikan Penghasilan sebesar 0% dari Penghasilan bulanan pada pangkat terakhir.
Pasal 26
(1) PNS yang dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan, kepada janda/duda atau anak PNS tersebut diberikan hak kepegawaian sebesar 50% (lima puluh persen) Penghasilan pada pangkat yang didudukinya.
PNS yang dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan, diberikan Penghasilan sebesar 100% Penghasilan pada pangkat yang didudukinya hingga dengan ditetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS paling usang 1 (satu) tahun.
(2) PNS yang ditemukan kembali dan telah diangkat dalam jabatan ASN diberikan Penghasilan bulanan sebesar 100% (seratus persen) dari Penghasilan pada pangkat yang didudukinya.
Pasal 27
(1) PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan Penghasilan bulanan.
(2) PNS yang selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara dan telah diangkat dalam jabatan ASN, diberikan Penghasilan bulanan pada pangkat yang didudukinya.
Pasal 28
PNS yang menduduki rangkap jabatan diberikan Penghasilan bulanan hanya pada salah satu Penghasilan pada pangkat yang lebih tinggi dari jabatan rangkap yang didudukinya.
Pasal 28A
PNS yang ditugaskan dalam kawasan atau wilayah rawan dan/atau berbahaya diberikan penghasilan bulanan paling banyak 130% dari penghasilan bulanan.
Catatan:
menunggu konfirmasi Karo Perencanaan dan Organisasi Kemlu
=================================================
Berikut lanjutran Draft peraturan pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS atau Rancana Peraturan Pemerintah (PP) ihwal sistem gaji dan tunjangan PNS
BAB VI
FASILITAS
Pasal 29
(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12, kepada PNS diberikan kemudahan untuk mendukung pelaksanaan kiprah dan fungsinya.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup berupa barang dan/atau uang.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dengan memperhatikan pangkat.
(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri sesudah menerima persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.
BAB VIII
PAJAK PENGHASILAN
Pasal 31
(1) Setiap PNS wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan ayat (1):
Perlu diubah Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2010 ihwal Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX
LARANGAN
Pasal 32
(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, PNS dilarang mendapatkan penghasilan lain dan/atau honorarium apapun yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau lembaga internasional.
Catatan:
- Ketentuan ini diharapkan apabila kesejahteraan PNS terjamin menyerupai halnya yang dilakukan pada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang telah dijamin kesejahteraannya
- Ketentuan ini menegaskan amanat undang-undang ASN yang menyatakan bahwa PNS hanya mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan
(2) Apabila PNS mendapatkan penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut ke kas negara.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Pada dikala Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang menduduki jabatan dengan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ihwal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberikan pangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah ihwal Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada jabatan yang didudukinya.
Pada dikala Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang menduduki jabatan dengan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ihwal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan kembali pangkat dan jabatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... ihwal Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada jabatan yang didudukinya.
(2) Penghasilan pada pangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada jabatan yang didudukinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan masa kerja selama menduduki jabatan yang setara.
(3) Penentuan kolom Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dengan memperhitungkan setengah dari masa kerja selama menduduki jabatan yang setingkat.
Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penghitungan penetapan kolom penghasilan dihitung sebesar setengah dari seluruh masa kerja selama menduduki jabatan yang setingkat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4).
dipindahkan ke RPP Pensiun PNS
Catatan:
Perlu segera diubah pengaturan besaran iuran pegawai maupun iuran pemerintah pada BPJS Kesehatan yang didasarkan pada persentase honor pokok PNS menjadi persentase Penghasilan PNS.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Pada dikala Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:
a. gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan operasi pengamanan bagi PNS di lingkungan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ihwal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta perubahannya;
b. tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 ihwal Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
c. tambahan penghasilan kepada PNS Daerah, sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ihwal Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. honorarium; dan
e. penghasilan lainnya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Catatan Pasal 35
Ketentuan peralihan ini dicabutnya peraturan-peraturan tersebut sempurna pada dikala semua PNS yang menduduki golongan pangkat ruang habis masa pensiunnya.
Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, |
JOKO WIDODO |
Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, |
YASONNA H. LAOLY |
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
Untuk memahami lebih lengkap RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GAJI, TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN KEMAHALAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL berikut PENJELASANYA Silahkan
DOWNLOAD RPP TENTANG GAJI, TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN KEMAHALAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERIKUT PENJELASANYA
Demikian informasi tentang RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GAJI, TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN KEMAHALAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL berikut PENJELASANYA. Semoga bermanfaat.
Demikian informasi tentang RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GAJI, TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN KEMAHALAN, DAN FASILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL berikut PENJELASANYA. Semoga bermanfaat.
=======================================
