Presiden Joko Widodo mengklarifikasi isu yang menyebut bahwa pemerintah akan melaksanakan pemutusan korelasi kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, berdasarkan Jokowi, tidak benar.
Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melaksanakan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.
"Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan mendapatkan 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Dengan seni administrasi itu, kualitas sumber daya insan dalam birokrasi Pemerintah Indonesia akan lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai juga akan semakin efisien.
Jokowi mengatakan, seni administrasi semacam itu perlu dilakukan. Sebab, biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi dan membebani anggaran.
"Kami ingin belanja pegawai kita sanggup lebih efisien. Kalau itu dilakukan, suatu dikala sanggup tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul berkualitas dan belanja lebih efisien," ujar dia.
Jokowi mengingatkan bahwa rencana itu mustahil dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu atau dua tahun. Rencana itu sanggup berhasil jikalau dilakukan dalam kurun waktu yang panjang.
Jokowi juga mengatakan, rencana itu hingga dikala ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Rencana dan konsep dari Menpan-RB itu ya memang belum saya terima," ujar Jokowi.
Seperti dikutip Kompas, Kementerian PAN-RB mengemukakan proses pemetaan untuk 1 juta rasionalisasi PNS hingga tahun 2019 dan merampingkan forum nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 sesudah enam bulan pemetaan.
Sumber: http://nasional.kompas.com/
