Guna memberi informasi biar rekan-rekan yang berharap menjadi CPNS atau PNS tidak tertipu, berikut ini saya kutip gosip dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera perihal adanya penipuan CPNS yang saya labeli dengan Ini Bukti Tidak Ada Penerimaan CPNS 2015 Jalur Kebijakan.
Kementerian PANRB mengapresiasi tindakan pegawapemerintah Kepolisian dan pejabat Kareg III Badan Kepegawaian (BKN) Bandung yang telah membongkar agresi penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kota Bandung, Rabu (29/07). Terbongkarnya masalah tersebut dibutuhkan sanggup membuka mata, bahwa penerimaan CPNS tidak sanggup melalui calo, dan berharap pegawapemerintah penegak aturan sanggup membongkar masalah tersebut smpai ke akar-akarnya.
Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap kesepakatan dari pihak-pihak yang mengaku sanggup meloloskan seseorang menjadi CPNS. “Aksi penipuan tersebut menciptakan para korbannya kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan telah mencoreng proses reformasi birokrasi yang sekarang tengah berlangsung di tanah air,” ujar Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Pelayanan Publik (HUKIP) Herman Suryatman di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (30/7).
Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ini tidak ada penerimaan CPNS. Kalau ada informasi dari pihak yang tidak sanggup dipertanggungjawabkan, Herman menegaskan biar mengabaikan, alasannya yaitu hanya akan menyesatkan. Salah satunya, baru-baru ini ada informasi yang beredar perihal aktivitas seleksi CPNS di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Semua informasi yang menyatakan tahun ini ada seleksi CPNS yaitu tidak benar,” ujar Herman tandas.
Seperti yang diberitakan oleh salah satu media cetak populer di Jawa Barat pada edisi cetak hari ini, Kamis (30/7), agresi penipuan tersebut terkuak ketika seluruh korban dikumpulkan di Hotel Yehezkiel, yang berlokasi tidak jauh dari Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Di sana, para korban diminta oleh oknum penipu untuk menandatangani lembar kehadiran yang menurutnya dimaksudkan untuk pendataan ulang pembagian surat kiprah penempatan CPNS jalur kebijakan gugusan umum.
Dijelaskan oleh oknum penipu bahwa kondisi dikala itu tidak memungkinkan untuk membagi surat kiprah terkait, sehingga lembar tanda tangan kehadiran tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban korban untuk tiba kembali di tempat yang sama pada hari Sabtu (1/8) mendatang.
Dari total 2.200 orang yang terdaftar, hanya 420 orang yang dipanggil untuk menanda tangani lembar kehadiran. Kekesalan ribuan orang yang tiba memuncak ketika pimpinan pertemuan mengabaikan rentetan pertanyaan para hadirin dan kemudian justru masuk ke salah satu ruangan di lantai satu Hotel Yahezkiel, meninggalkan mereka yang telah berkumpul semenjak pagi hari.
Akhirnya sebagian hadirin memutuskan mendatangi Kantor BKN guna menanyakan kejelasan kebijakan seleksi CPNS tersebut. Mendapat laporan mengenai keanehan tersebut, serombongan orang berseragam BKN yang diikuti oleh pegawapemerintah Kepolisian hasilnya mendatangi kerumunan massa yang membludak di hotel Yahezkiel, dan mendatangi ruangan di mana oknum penipu tampak tengah berdiskusi dengan beberapa orang yang diduga komplotannya.
“Kami menyatakan surat kiprah yang akan diterima tersebut yaitu palsu. BKN tidak pernah ada jalur kebijakan, apalagi hingga memperlihatkan surat SK di jalan menyerupai ini,” kata Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian BKN Regional III, Akhmad Muhlis.
Sontak pernyataan Muhlis tersebut mengejutkan para hadirin. Bahkan terdengar beberapa ibu menangis terisak alasannya yaitu uang dalam nominal besar yang telah dibayarnya lenyap seketika. “Saya jual rumah dalam semalam alasannya yaitu harus bayar 120 juta untuk seleksi CPNS ini,” ujar seorang ibu asal Kabupaten Subang sambil terisak.
Pihak Kepolisian pun hasilnya menggiring tiga orang pria dan seorang wanita ke kendaraan beroda empat polisi. Salah satu dari ketiga tersangka mengaku bekerja sebagai pegawai di Kantor Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan di Kota Bandung. Namun masih belum terang bagaimana status kepegawaiannya dikala ini.
Menyikapi hal tersebut, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB kembali menghimbau biar masyarakat lebih waspada terhadap praktek penipuan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi juga menepis informasi berantai melalui media umum mengenai aktivitas seleksi CPNS di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Dia telah mengecek eksklusif ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan menandakan bahwa isu seleksi CPNS tahun 2015 yang beredar selama ini adalah hoax atau kabar palsu.
“Jika menemukan kabar mengenai seleksi CPNS, sebaiknya segera laporkan ke Kementerian PANRB untuk kami tindak lanjuti. Seluruh informasi mengenai hal ini akan dimuat di situs resmi Kementerian PANRB. Kaprikornus jangan gampang percaya dengan informasi lain yang menyesatkan,” imbuh Suwardi.
Yuddy Minta Kapolda Usut Tuntas Kasus Penipuan CPNS Di Jabar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi tidak tinggal diam, menyikapi terbongkarnya kasus penipuan CPNS di Bandung, Rabu (29/07). Bahkan ia merasa gemes dengan insiden tersebut, dan wanti-wanti biar masyarakat benar-benar meragukan pihak-pihak yang yang dengan sangat lihai mencoba menjanjikan sanggup meloloskan seseorang menjadi CPNS.
"Kebijakan utama saya sehabis dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yaitu mengeluarkan kebijakan moratorium kepegawaian. Kalau masih tertipu alasannya yaitu ada beberapa faktor, menyerupai kurangnya sosialisasi dari pejabat pembina kepegawaian di daerah, ketidakpedulian masyarakat untuk mengikuti informasi terkait moratorium CPNS, dan kecanggihan para penipu," kata Yuddy.
Hal tersebut diungkapkan Yuddy, menanggapi pemberitaan di salah satu media cetak di Jawa Barat pada edisi Kamis (30/7), terkait agresi penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kota Bandung. Aksi tersebut terbongkar oleh Kepolisian dan pejabat Kareg III Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bandung.
Yuddy menegaskan, dikala ini pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium pegawai. Dia mengatakan, di tahun 2015 tidak ada satupun pegawai yang direkrut kecuali dari sekolah kedinasan. "Tetapi itu dilakukan dengan sangat ketat dan selektif yang hanya sanggup dilakukan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, dan diujungnya harus ada persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB," kata Yuddy tegas.
Terkait penipuan di kota Bandung, Yuddy menyampaikan sudah menghubungi Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Mugianto, dan memintanya biar masalah ini segera diusut tuntas. "Harus diusut siapa para operator lapangan yang menjadi koordinator penipuan ini, kemudian siapa otak pelaku di belakangnya. Prioritas utamanya, pelaku-pelaku dan koordinator penipuan ini harus mengembalikan uang yang mereka tipu, selanjutnya, berikan tindakan hukum," kata Yuddy.
Yuddy menegaskan, kalau ada oknum PNS yang terlibat, maka pihaknya melalui BKN akan memecat orang tersebut dengan tidak terhormat. "Setelah bukti-bukti cukup dan memang ada oknum PNS yang terlibat maka akan diberhentikan dengan tidak terhormat, BKN yang akan eksklusif segera memprosesnya," imbuh Menteri
Sumber: Menpan.go.id
